Selayang Pandang Tentang Provinsi Aceh
Aceh (abjad Jawoë: اچيه
دارالسلام) adalah sebuah
provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan
salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan
juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau
Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus
Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk provinsi ini sekitar
5.281.891Jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan
terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah
utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan
Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia
dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal
abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di
kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan
penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda
dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya,
Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).
Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka
hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di
Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.
Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan
gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang
terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di
sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen
di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)
didirikan di Aceh Tenggara.
Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi
Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar
pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat
bencana tersebut.[14] Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai
antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Asal nama
Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian
Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan
terakhir Aceh (2009–sekarang).[15] Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh,
Atjeh, dan Achin.
Zaman prasejarah
Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum, hal ini dibuktikan
dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman
tersebut di kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu pada situs lain yang dinamakan
dengan Situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil
ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralith,
fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya.
Selain di kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga
ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung
Karang yang terdapat disekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini
mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung disini
pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu.
Zaman kerajaan
Zaman kerajaan Hindu-Buddha
Sebagaimana daerah lain di kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah
mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan
benua Asia Selatan (India). Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya
beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut misalnya Kerajaan
Indrapuri, Kerajaan Indrapatra dan Kerajaan Indrapurwa semuanya di Aceh Besar
yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh
juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya
di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya.
Masuknya Islam
Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam
pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari
sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan[17] sebagai khalifah ketiga setelah
kerasulan Muhammad SAW.
Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan teori
Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa
Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari al Quran
dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad
kemudian.
Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh
justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan
yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal.
Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara
wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun.
Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad
selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru
dimulai dakwah secara terang-terangan.
Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan
kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Perlak yang didirikan pada 1
Muharram 225 Hijriyyah.
Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai
yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatra
dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496
- 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan
menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem
pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa,
sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat
pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan
diplomatik dengan negara lain.
Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda
Meukuta Perkasa Alam (Sultan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan
makmur. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan
Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau
hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan
di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana
Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania
mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada
tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk
mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.
Perang Aceh
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada
26 Maret 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R Kohler dengan jumlah
pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL.
Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil
merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun
lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka
telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, 1 unit
kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam
dari pasukan Aceh.
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk
Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari
banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan
mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata
berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai
gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar
Aceh.
Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun
1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh
Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibu kota
Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan
oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya
jepang masuk dan menggantikan peran belanda.
Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda
sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.
Masa penjajahan
Bangkitnya nasionalisme
Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan
kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai
gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan
nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif
terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai
gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa
dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang
untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun
1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari
1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar.
Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum.
Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah
Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan
tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang
bernapaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam
program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik,
pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan
oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan
untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang
sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat
Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah
perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah
Bayu, dekat Lhokseumawe.
Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, ulama pemimpin perjuangan DI/TII Aceh
Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya
militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya
menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak
yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami
yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan
menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh,
khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari
Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.
Darul Islam / Tentara Islam Indonesia
Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno
akan menerapkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak
dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 13 Muharram 1372 H/21
September 1953 M, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh atas nama rakyat Aceh
mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh
Kartosoewirjo.
Gerakan Aceh Merdeka
Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh.
Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan
petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.
Politik dan Pemerintahan
Pemerintahan Aceh
Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem
Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan
penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara
kecamatan dan gampong.
Aceh Sebagai Daerah Istimewa
Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus Daerah Istimewa di
Indonesia hanya dua provinsi yaitu Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999) dan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13 Tahun 2012).
Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi
Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan.
Kabupaten dan Kota di Aceh
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:
Penyelenggaraan kehidupan beragama;
Penyelenggaraan kehidupan adat;
Penyelenggaraan pendidikan; dan
Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini hanya empat
satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai Daerah Khusus yaitu Aceh,
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Papua serta Papua Barat.
Kekhususan Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh pada hakikatnya manifestasi dari UUD Tahun 1945.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
Khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. Berdasarkan
Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU-PA), Sebagai daerah Khusus, saat ini sudah
memiliki 26 Kewenangan Khusus. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada
dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban
konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.
Oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah
khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus provinsi
daerah istimewa Aceh.
Nama (nomenklatur) yang digunakan menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2006
adalah Aceh; tanpa ada kata "provinsi" maupun frasa "daerah
istimewa", Aceh merupakan daerah khusus (dan juga daerah istimewa) karena
Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi
otonomi khusus; "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk
...." Pasal 1 angka 2 UU 11/2006
banyak yang mencari informasi tentang:
ALAT BANTU DENGAR, KOSMETIK DAN KECANTIKAN, PERONTOK BULU, PENUMBUH
RAMBUT, OBAT JERAWAT, PEMUTIH GIGI, PEMUTIH TUBUH, PEMBESAR PAYUDARA, OBAT DAN
JAMU HERBAL, AWET MUDA, PRODUK PERAWATAN WANITA, PELANGSING, OBAT TELAT HAID,
OBAT PERANGSANG, PENGGEMUK BADAN, OBAT KUAT, CIALIS, VIAGRA, OBAT PERANGSANG,
PEMBESAR PENIS, ALAT BANTU SEKS, ANTI EJAKULASI DINI, aceh, kota aceh, kabar aceh online, portal aceh, media aceh, aceh baru
news, peta aceh, aceh tujuan, berita aceh hari ini 2019,



Komentar
Posting Komentar